RUU CLARITY Tertahan di Kongres AS, Dinilai Jadi Angin Segar bagi Ekosistem Kripto

RUU Clarity tertahan disebut untungkan crypto (Dok. Unsplash)

CariUang - Tertundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang CLARITY di Kongres Amerika Serikat justru dipandang sebagai kabar positif oleh sebagian pelaku dan pengamat industri kripto. 

Regulasi yang semula ditujukan untuk memperjelas tata kelola pasar aset digital itu kini dianggap berpotensi menimbulkan lebih banyak hambatan ketimbang manfaat.

Analis pasar kripto Michaël van de Poppe menilai, kegagalan RUU CLARITY melaju ke tahap berikutnya telah mencegah munculnya aturan yang berisiko membatasi ruang gerak keuangan terdesentralisasi. 

Menurutnya, draf yang beredar saat ini terlalu agresif dan belum mencerminkan keseimbangan antara pengawasan dan inovasi.

RUU CLARITY sebelumnya diperkenalkan sebagai upaya membangun kepastian hukum bagi industri kripto di Amerika Serikat. 

Namun, seiring berjalannya pembahasan, sejumlah ketentuan di dalamnya menuai penolakan luas dari pelaku industri karena dinilai problematik dan berpotensi menghambat pertumbuhan sektor digital.

Salah satu faktor krusial yang menyebabkan pembahasan RUU ini terhenti adalah keputusan Coinbase untuk menarik dukungan. 

CEO Coinbase, Brian Armstrong, secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap versi terbaru CLARITY Act.

Beberapa pasal yang menjadi sorotan mencakup potensi pembatasan terhadap saham berbasis token, kemungkinan akses pemerintah terhadap data pengguna di platform DeFi, serta larangan stablecoin yang menawarkan imbal hasil. 

Armstrong menilai ketentuan tersebut bertolak belakang dengan nilai inti kripto yang menjunjung keterbukaan dan desentralisasi, sekaligus berisiko menekan inovasi.

Dari sisi analis, van de Poppe menegaskan bahwa memaksakan pengesahan RUU ini dalam kondisi saat ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pasar.

“Saya rasa jika RUU ini disetujui dalam bentuknya saat ini, akan berdampak sangat buruk pada pasar secara umum. Jadi, sekarang, semua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi. Ini sangat mengingatkan saya pada peraturan Markets in Crypto Assets (MiCA) di Eropa,” jelasnya dikutip dari Cointelegraph.

Ia menambahkan bahwa regulasi yang terlalu ketat berpotensi menurunkan likuiditas, melemahkan daya tarik investasi, serta membatasi aktivitas DeFi di Amerika Serikat. 

Oleh karena itu, tertundanya pembahasan CLARITY Act justru membuka ruang dialog yang lebih luas antara regulator, pembuat kebijakan, dan pelaku industri.

Van de Poppe juga membandingkan situasi ini dengan proses panjang penyusunan regulasi MiCA di Uni Eropa, yang memerlukan berbagai revisi sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap industri.

Sementara itu, menanggapi kabar adanya potensi penarikan dukungan dari Gedung Putih, Brian Armstrong membantah adanya konflik serius. 

Ia menegaskan bahwa komunikasi antara pihak industri dan pemerintah masih berlangsung secara konstruktif.

Saat ini, fokus pembahasan diarahkan pada upaya mencari titik temu antara regulator, sektor perbankan, dan industri kripto, khususnya terkait isu stablecoin dan produk berbasis imbal hasil. 

Sejumlah pelaku industri pun mengingatkan bahwa pelarangan stablecoin berbunga berisiko memperlambat adopsi dan perkembangan ekosistem kripto dalam jangka panjang.