UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Resmi jadi Rp6,13 Juta

UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Resmi jadi Rp6,13 Juta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Dok. Ist) 


CariUang.or.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP Jakarta 2027 pada Jumat (20/11/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan bersama pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Kenaikan UMP Jakarta 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,1 persen.

Pramono mengatakan penetapan upah tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Pembahasan berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Pramono juga menyebut proses penetapan berhasil diselesaikan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan, yakni 21 November 2026.

Penetapan upah minimum 2027 menggunakan pedoman baru yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Penghitungan upah minimum harus memperhatikan tiga aspek, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, penghitungan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menggunakan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 sebagai bahan pertimbangan.

Data KHL tingkat provinsi digunakan untuk penghitungan UMP. Sementara itu, data kabupaten/kota menjadi salah satu dasar penetapan UMK.

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Tujuannya agar penetapan upah minimum turut memperhatikan kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan yang layak.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan batas waktu pengumuman upah minimum 2027 untuk seluruh daerah. Berikut jadwal penetapannya:

1. UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.

2. UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.

3. UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026.

4. UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026.

Adapun pekerja di usaha mikro dan kecil mendapatkan ketentuan khusus. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, tetapi tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.

Dengan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp6.136.941, pekerja akan mendapatkan penyesuaian upah mulai awal 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

Baca Juga
Berbagi
Suka dengan artikel ini? Ajak temanmu membaca :D
Posting Komentar