Pembalut Kena PPN 11 Persen jadi Sorotan, Begini Penjelasan Ditjen Pajak

Pembalut yang kena PPN 11 Persen (Dok. Ist)

CariUang.or.id - Pembahasan mengenai pajak pembalut kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah unggahan di media sosial X ramai dibicarakan. 

Isu ini memicu diskusi tentang kebijakan pajak terhadap produk sanitasi menstruasi yang dibutuhkan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun memberikan penjelasan mengenai status perpajakan produk tersebut. 

DJP menyebut pembalut yang dijual di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP) sehingga dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa tarif PPN untuk barang nonmewah ditetapkan sebesar 12%. 

Namun, perhitungannya menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

“Dengan demikian, beban PPN efektif terhadap pembalut tetap setara dengan 11%,” ujar Inge.

DJP menjelaskan bahwa tidak semua barang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada kategori produk tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini, pembalut belum masuk dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak tersebut. Oleh karena itu, produk sanitasi menstruasi ini masih mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Menurut DJP, kebijakan tersebut bukan merupakan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan maupun aktivitas menstruasi. Pengenaan pajak dilakukan sebagai bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang.

DJP juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah mengenai usulan pembebasan PPN untuk pembalut.

Meski demikian, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan kebijakan pajak untuk pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek.

Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi karakteristik produk, aturan perpajakan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Isu mengenai PPN pembalut mencuat setelah sebuah unggahan di platform X pada Minggu (25/10) mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk tersebut.

Pengunggah menyoroti pembalut sebagai kebutuhan biologis primer perempuan. Ia juga mempertanyakan penerapan pajak terhadap barang yang digunakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan menstruasi.

Perbincangan tersebut kemudian menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Hingga Kamis (29/10), unggahan itu telah ditonton lebih dari satu juta kali dan mendapatkan lebih dari 30.000 tanda suka.

Ramainya diskusi ini menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap kebijakan perpajakan untuk produk kebutuhan sehari-hari, termasuk perlengkapan sanitasi menstruasi.

Meski begitu, berdasarkan penjelasan DJP, pembalut saat ini masih tergolong Barang Kena Pajak dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Apabila pembebasan pajak terhadap produk tersebut ingin diterapkan, diperlukan pembahasan lebih lanjut serta kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan